CIREBON, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Satu Regional Jawa Barat mencatat kinerja fiskal yang tetap solid hingga 30 April 2026. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat masih membukukan surplus sebesar Rp11,9 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan penerimaan negara dan pengendalian belanja yang efektif.

Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Kinerja APBN Regional Jawa Barat yang digelar di Gedung Keuangan Negara Bandung, Senin (25/5/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, total pendapatan negara di Jawa Barat hingga April 2026 mencapai Rp48,39 triliun atau 25,67 persen dari target tahunan. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp37,20 triliun atau 34,97 persen dari pagu anggaran.

Penerimaan negara menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 3,69 persen secara tahunan (year on year/yoy), setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya penerimaan perpajakan sebesar 3,93 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 0,65 persen.

Dari sektor perpajakan, penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp35,92 triliun atau tumbuh 0,94 persen. Sementara penerimaan dari kepabeanan dan cukai menyumbang Rp10,01 triliun meski mengalami kontraksi sebesar 3,81 persen.

Sejumlah sektor usaha menjadi motor penggerak penerimaan pajak, di antaranya sektor administrasi pemerintahan yang tumbuh 32,94 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi 31,46 persen, jasa profesional 28,85 persen, transportasi dan pergudangan 24,33 persen, serta perdagangan 15,07 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat selama periode Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan tersebut.

Sementara itu, realisasi PNBP hingga April 2026 mencapai Rp2,45 triliun atau 35,75 persen dari target tahunan. Meski tumbuh tipis sebesar 0,65 persen, sejumlah komponen PNBP masih mengalami tekanan, terutama dari sektor pelayanan kepolisian, pertanahan, dan pengelolaan barang milik negara.

Dari sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp37,20 triliun atau 34,97 persen dari total pagu Rp106,36 triliun. Kinerja belanja negara tumbuh 0,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong oleh peningkatan signifikan pada belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang tumbuh 25,53 persen.

Belanja modal menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai Rp1,16 triliun atau meningkat 108,97 persen dibandingkan April 2025. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah mempercepat pelaksanaan program pembangunan sejak awal tahun anggaran.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih mengalami kontraksi sebesar 9,67 persen dengan realisasi Rp24,34 triliun. Penyaluran Dana Desa bahkan turun 81,20 persen secara tahunan akibat keterlambatan penyaluran pada awal tahun menunggu terbitnya regulasi baru terkait pengelolaan Dana Desa 2026.

Berbagai program prioritas nasional juga terus berjalan di Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 14,59 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota dengan dukungan 6.535 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan 28.623 pemasok.

Selain itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membantu 13.159 penerima manfaat dengan nilai pembiayaan mencapai Rp1,66 triliun. Pemerintah juga mencatat telah terbentuk 5.970 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta beroperasinya 43 unit Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Jawa Barat.

Untuk sektor ketahanan pangan, realisasi anggaran mencapai Rp1,697 triliun dengan produksi padi yang berhasil menembus 2,48 juta ton.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga April 2026 mencapai Rp12,87 triliun kepada 195,74 ribu debitur. Adapun Kredit Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sebesar Rp914,66 miliar kepada 159,28 ribu debitur.

Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,79 persen secara tahunan dan 0,24 persen secara kuartalan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp799,11 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp475,41 triliun.

Inflasi Jawa Barat pada April 2026 berada di level 2,49 persen (yoy). Kabupaten Majalengka menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi sebesar 3,01 persen, sedangkan Kota Depok mencatat inflasi terendah sebesar 2,22 persen.

Di sektor perdagangan luar negeri, Jawa Barat membukukan surplus neraca perdagangan sebesar USD1,98 miliar pada Maret 2026. Secara kumulatif Januari hingga Maret 2026, surplus perdagangan mencapai USD6,55 miliar, didorong kuatnya ekspor ke pasar Amerika Serikat.

Meski demikian, indikator kesejahteraan petani dan nelayan mengalami penurunan. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat turun 1,60 persen menjadi 118,76, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 1,20 persen menjadi 117,89.

Secara keseluruhan, kinerja APBN Jawa Barat hingga April 2026 menunjukkan ketahanan fiskal yang tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global. Surplus APBN, pertumbuhan ekonomi yang terjaga, serta berjalannya berbagai program prioritas pemerintah menjadi indikator bahwa fondasi ekonomi Jawa Barat masih berada pada jalur yang positif.