JAKARTA, — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan optimisme terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang dipaparkan Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.

Menurut Herman, pidato Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas negara sekaligus melindungi masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

“APBN bukan hanya sekadar dokumen administrasi negara, tetapi instrumen penting untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi negara, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Herman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia menilai target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen memang cukup ambisius, namun masih dapat dicapai apabila pemerintah menjalankan kebijakan yang terukur dan agresif secara konsisten.

Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan pendapatan negara berada di level 11,82–12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai 13,62–14,80 persen dari PDB. Sementara itu, defisit pembiayaan dipatok pada kisaran 1,8–2,4 persen dari PDB.

Herman mengakui situasi ekonomi global yang belum stabil menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Meski demikian, ia percaya pemerintah memiliki strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional.

“Situasi global memang penuh ketidakpastian, tetapi saya optimistis pemerintah memiliki langkah dan strategi yang tepat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif,” katanya.

Ia juga menyoroti target inflasi nasional yang dipertahankan pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga barang dan jasa di masyarakat.

Di sisi lain, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 dinilai cukup realistis dan adaptif terhadap dinamika ekonomi dunia.

Herman menegaskan pentingnya penguatan sektor ekspor dan pengurangan ketergantungan impor guna menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ia mendorong pemerintah untuk terus mempercepat program hilirisasi industri dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Terkait asumsi harga minyak mentah dunia di level 70–90 dolar AS per barel, Herman menilai angka tersebut masih relevan dengan kondisi geopolitik global saat ini, khususnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Namun demikian, ia berharap kondisi internasional segera membaik sehingga harga energi global kembali stabil. Herman juga mendukung percepatan pengembangan energi baru terbarukan, termasuk pemanfaatan tenaga surya dan pengolahan sampah menjadi energi alternatif.

Lebih lanjut, Herman menyoroti pesan Presiden mengenai pentingnya memperkuat sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi komoditas strategis nasional seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.

Menurutnya, potensi devisa dari sektor-sektor tersebut sangat besar dan dapat menjadi penopang penting bagi perekonomian nasional di masa mendatang.

Ia pun mendukung langkah pemerintah dalam membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam, termasuk dugaan praktik under invoicing yang disebut telah merugikan negara selama bertahun-tahun.

“Jika praktik itu benar terjadi, tentu tidak boleh dibiarkan. Pembenahan tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk di sektor kepabeanan dan Bea Cukai,” tegasnya.

Herman menambahkan, pemerintah tetap memberikan ruang luas bagi sektor swasta untuk berkembang. Ia menilai keberhasilan sejumlah perusahaan nasional menembus pasar internasional menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kekuatan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.