CIREBON, – Pemerintah Kota Cirebon bersama Bank Indonesia terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Komitmen tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Selasa (19/5/2026).

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang hadir mewakili Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah di tengah dinamika nasional maupun global.

“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama. Semua pihak punya peran dan kontribusi masing-masing untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujar Iing.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Cirebon pada April 2026 mengalami deflasi sebesar 0,06 persen secara bulanan. Sementara inflasi tahunan tercatat 2,75 persen dan inflasi tahun kalender berada di angka 0,97 persen. Angka tersebut dinilai masih dalam batas sasaran nasional dan menunjukkan kondisi ekonomi daerah relatif terkendali.

Pemkot Cirebon melalui TPID selama ini telah menjalankan sejumlah langkah pengendalian inflasi, mulai dari Gerakan Pangan Murah, operasi pasar bersubsidi, pemantauan harga bahan pokok, hingga penguatan sektor UMKM melalui Mall UKM.

Iing menambahkan, posisi strategis Kota Cirebon sebagai daerah perdagangan dan jasa membuat pemerintah harus terus menjaga ketahanan ekonomi, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di wilayah Cirebon Raya masih menunjukkan optimisme. Hal itu tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) April 2026 yang berada di angka 113,0 atau masih berada di atas level optimistis.

Di sektor digitalisasi transaksi, penggunaan QRIS di wilayah Ciayumajakuning sepanjang Januari hingga Maret 2026 mencapai 64,82 juta transaksi dengan total nilai Rp5,63 triliun. Kota Cirebon menjadi penyumbang transaksi terbesar dengan kontribusi lebih dari 50 persen.

Selain itu, realisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kota Cirebon hingga Maret 2026 tercatat mencapai Rp2,02 miliar, tertinggi di wilayah Ciayumajakuning.

Wihujeng menjelaskan, sejumlah komoditas pangan seperti beras, cabai merah, bawang merah, telur, dan daging ayam ras masih menjadi faktor utama yang memengaruhi inflasi daerah sehingga perlu mendapat perhatian serius.

“Deflasi pada April dipengaruhi normalisasi konsumsi masyarakat setelah Idulfitri dan kondisi pasokan pangan yang cukup baik saat musim panen,” jelasnya.

Ia memperkirakan laju inflasi pada Mei 2026 akan lebih rendah seiring turunnya harga beberapa komoditas pangan, termasuk telur ayam, minyak goreng, dan daging ayam ras.

Dalam pertemuan tersebut, TPID Kota Cirebon juga memaparkan sejumlah program prioritas tahun 2026. Salah satunya program Mang Pangling atau Mobil Pangan Keliling yang mendistribusikan kebutuhan pokok langsung ke lingkungan warga sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Selain itu, Pemkot Cirebon juga terus memperkuat kerja sama antar daerah guna menjamin pasokan pangan tetap aman, mengingat Kota Cirebon bukan daerah penghasil komoditas pangan utama.

Program Warung Peduli Inflasi (WADULI) turut menjadi perhatian pemerintah dengan pembenahan sistem operasional agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.