CIREBON,- Demo mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Kantor DPRD Kota Cirebon mendadak memanas, terjadi sehari menjelang perayaan hari jadi Kota Cirebon. Tidak hanya suara lantang mahasiswa yang menggema, tetapi juga muncul sosok Mak Denok, seorang ibu rumah tangga yang entah dari mana datang ikut berorasi menolak program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni MBG.

Dengan suara keras, perempuan tersebut menuding MBG tidak layak bagi generasi muda Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Di tengah riuhnya demo dan orasi Mak Denok, muncul klarifikasi dari M Rizki Ramanda, putra Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nana Kencanawati.

Ia menegaskan bahwa kegaduhan di media sosial terkait komentar akun Instagram Nana bukanlah sikap resmi sang ibu, melainkan keteledoran admin.

“Kami perlu klarifikasi dan meminta maaf atas kegaduhan dan keteledoran dari admin medsos Ibu Nana,” ujar Ramanda saat dikonfirmasi, Selasa (16/6/2026).

Menurut Ramanda, admin yang mengelola akun tersebut lupa mengganti akun pribadi saat menanggapi unggahan orang lain. Akibatnya, komentar yang seharusnya tidak keluar dari akun resmi Nana justru menimbulkan salah tafsir di publik.

“Kami dari pihak keluarga sudah menegur admin agar lebih bijak dan berhati-hati dalam mengelola informasi di media sosial. Admin diingatkan untuk tidak sembarangan berkomentar di unggahan pihak lain,” katanya.

Proses pengelolaan akun resmi anggota DPRD, menurut Ramanda akan diperketat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana keteledoran kecil di media sosial bisa berujung pada kegaduhan besar.

“Akun resmi pejabat publik memiliki sensitivitas tinggi, sehingga setiap komentar atau unggahan akan selalu ditafsirkan sebagai sikap politik. Sensitivitas akun pejabat, risiko salah tafsir publik,” ujarnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, Ramanda berharap masyarakat memahami bahwa komentar tersebut bukanlah sikap resmi Nana Kencanawati sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Klarifikasi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral agar kepercayaan publik tidak terkikis oleh kesalahpahaman.

“Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Cirebon dan publik luas atas keteledoran ini. Kami berkomitmen untuk lebih berhati-hati ke depan agar tidak ada lagi kesalahpahaman yang mencederai kepercayaan publik,” tegas Ramanda.***