Pengamat Ekonomi Heru Subagia, Tantang Prabowo Debat Terbuka, Minta Data Intelijen Soal Tuduhan Anti-Nasional

Cirebonupdate.id – Pengamat ekonomi Heru Subagia, melontarkan tantangan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar debat publik terkait pernyataan presiden yang menyinggung adanya pengamat yang dinilai tidak nasionalis serta dianggap memicu keresahan.

Melalui sebuah video pernyataan yang beredar di media sosial, Heru menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan politik maupun ambisi jabatan. Ia menyebut aktivitasnya sebagai pengamat sekaligus pelaku usaha dilakukan semata-mata untuk menyampaikan pandangan dan analisis terhadap kondisi ekonomi nasional.

Menurutnya, kritik yang disampaikan para pengamat merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara. Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pandangan karena turut berkontribusi melalui pajak yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan.

“Pengamat pada dasarnya adalah rakyat yang ikut membayar pajak dan menggaji presiden serta para menteri,” ungkapnya dalam pernyataan tersebut, Senin (16/3/26)

Ia juga menyoroti sikap sebagian pejabat pemerintah yang dinilai kurang terbuka terhadap kritik. Menurutnya, sejumlah pihak justru kerap menyalahkan para pengamat ketika terjadi persoalan ekonomi, seperti melemahnya nilai tukar rupiah atau ketidakstabilan pasar saham.

Pengamat tersebut menegaskan bahwa setiap analisis yang disampaikan didasarkan pada data dan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar opini yang bersifat provokatif atau bermuatan politik.

Karena itu, ia meminta Presiden membuka data intelijen yang menjadi dasar tudingan terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak nasionalis atau berseberangan dengan pemerintah.

Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk hadir bersama pengamat lain yang disebut-sebut dalam pernyataan presiden guna melakukan diskusi terbuka dengan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Silakan undang kami dan jelaskan siapa yang dianggap tidak nasionalis. Kami siap berdiskusi secara terbuka dan mempertanggungjawabkan analisis yang kami sampaikan,” ujarnya.

Pengamat tersebut juga menyampaikan bahwa forum debat sebaiknya tidak dilakukan di Istana Negara karena dinilai terlalu formal dan berpotensi membatasi kebebasan berbicara.

Sebagai gantinya, ia mengusulkan agar diskusi digelar di lingkungan universitas atau ruang publik yang lebih netral sehingga perdebatan dapat berlangsung secara terbuka dan objektif.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak para pengamat, akademisi, dan masyarakat sipil untuk tetap menyampaikan pandangan berdasarkan fakta dan data. Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus bentuk kontribusi bagi kemajuan bangsa.