Ditulis: Heru Subagia 
Pengamat Politik dan Ekonomi 

CIREBON, Tulisan ini mungkin sangat menyerang kredibilitas para penyelenggara negara, secara khusus berisi kritik tajam kepada Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dan secara umum memberikan peringatan keras ke Pemerintah Prabowo -Gibran semoga bukan master plan penyesatan informasi, dan diminta agar waspada dan bijaksana mendengar, membaca dan menerima data serta informasi penting dari bawahannya.

Mengajak juga masyarakat terutama pelaku ekonomi bawah hingga Kakap secara kolektif menyatakan keberatan terhadap rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 5,61%.

Terakhir, rakyat menjadi bagian pelaku ekonomi riil untuk berani menuntut tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, instrumen penting seperti indikator pertumbuhan ekonomi tidak lagi dimanipulasi dan atau kesengajaan rekayasa untuk kepentingan khusus yang merugikan rakyat dan negara.

Isu -Isu Menyesatkan 

Keputusan sepihak dan kewenangan yang berlebihan dari pemerintah hingga pada akhirnya publik dan penulis pun mewujudkan pandang serta sikap yang sangat keras atau ekstrim.

Pertama , Ketidakpercayaan terhadap Data. Penulis menuduh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, melakukan manipulasi data statistik untuk kepentingan propaganda politik, yang dianggap tidak mencerminkan realitas ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Kedua, Kondisi Ekonomi yang Dirasa Buruk.

Sangat berlawanan dengan angka yang dirilis, Penulis berpendapat bahwa kondisi ekonomi sedang sulit, ditandai dengan daya beli masyarakat yang melemah, hilangnya pekerjaan, dan banyak pelaku usaha yang terpaksa berhenti atau menunda ekspansi.

Penulis mempertanyakan validitas kontribusi konsumsi rumah tangga (2,94%) yang diklaim sebagai pendorong ekonomi, karena merasa masyarakat saat ini tidak memiliki kemampuan belanja yang cukup.

Ketiga Diduga terjadi Manipulasi Kebijakan. Beberapa kebijakan, seperti diskon tiket transportasi lebaran dan peran Danantara, dianggap sebagai langkah yang “dibuat-buat” untuk memanipulasi indikator pertumbuhan agar terlihat positif di mata publik dan internasional.

Manipulasi Statistik Ketimbang Kebenaran 

Penulis mewakili sudut pandang pelaku usaha meragukan data pertumbuhan ekonomi 5,61% karena beberapa alasan berikut:

Pertama, kontradiksi dengan realitas lapangan: Penulis menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak baik-baik saja, di mana daya beli masyarakat menurun, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, dan para pemilik usaha terpaksa menunda ekspansi atau bahkan membubarkan bisnis mereka.

Kedua, Keraguan terhadap komponen konsumsi rumah tangga: Meskipun pemerintah mencatat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong ekonomi, pembicara mempertanyakan siapa yang sebenarnya berbelanja mengingat kondisi keuangan masyarakat sedang sulit .

Ketiga, Kebijakan yang dianggap sebagai manipulasi: Beberapa program yang diklaim pemerintah sebagai penopang ekonomi, seperti diskon tiket transportasi, program Danantara, hingga proyek Makan Bergizi (MBG) Keseluruhan kebijakan tersebut dinilai sebagai kebijakan ini yang bersifat semu atau sekadar alat untuk memanipulasi data statistik demi kepentingan propaganda politik.

 

Instrumen Pertumbuhan Semu

 

Terdapat beberapa kelemahan dan celah dalam sistem pendataan pemerintah bahan dan juga instrumens subjek dan obyek pertumbuhan ekonomi. Dapat dikatakan penempatan pertumbuhan ekonomi 5,61 % sebagai bentuk manipulasi yang disengaja untuk target politik ketimbang keterbukaan publik berhubungan kondisi ekonomi terbaru.

Pertama, Kontradiksi dengan kondisi konsumsi rumah tangga. Pemerintah mengklaim konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi besar sebesar 2,94%, namun pembicara menilai ini tidak masuk akal mengingat daya beli masyarakat sedang terpuruk, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan pelaku usaha sedang dalam posisi sulit.

Kedua, Penggunaan indikator yang bersifat semu. Kebijakan seperti diskon tiket transportasi saat lebaran, penyaluran tunjangan hari raya (THR), dan suku bunga acuan BI dianggap sebagai variabel makro yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun pelaku usaha secara luas, namun digunakan pemerintah sebagai penopang angka pertumbuhan.

Ketiga, Manipulasi melalui program Danantara. Penulis mengklaim adanya “otak-atik” dalam proyek strategis di bawah Danantara, yang digunakan sebagai portofolio untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tanpa menyentuh kebutuhan substantif masyarakat.

Keempat, Program Makan Bergizi (MBG) yang eksklusif. Program MBG dinilai tidak transparan dan justru dianggap sebagai sarana bagi vendor-vendor tertentu yang memiliki afiliasi politik, hubungan darah, atau hubungan militer, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional patut dipertanyakan

 

Otoritas Yang Keliru dan Sesat 

 

Secara keseluruhan Pemerintah hanya butuh Legitimasi Politik dan Keberlangsungan REJIM beserta dukungannya yang dilaksanakan dengan data-data ekonomi semu dan condong tidak adil baik dari konsistensi dan otentisifikasi.

Karenanya sangat wajar penulis yang juga pelaku usaha kecil mempunyai keyakinan dan menyimpulkan bahwa pengumuman pertumbuhan 5,61% adalah perbuatan sepihak , menyentuh para pihak tertentu dan tidak bermanfaat bahkan melecehkan profesionalisme kabinet Prabowo Gibran.

Dengan demikian, Data Pertumbuhan tersebut adalah salah satu akumulasi bentuk kebohongan yang disengaja oleh pemerintah untuk menjaga dan melangsungkan kekuasaan serta legitimasi politiknya.

Mengklaim keberhasilan ekonomi padahal produk semu , masyarakat adalah bagian pelaku hingga barang tentu sepakat mereka sudah berani MENOLAK. Masyarakat yang merasakan, yang mengalami dampak dan akibatnya tetapi justru Pemerintah mengambil otoritas yang sangat keliru dan menyesatkan.