BANDUNG, – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025 menunjukkan kondisi yang tetap solid dan berkesinambungan. Di tengah dinamika ekonomi global, APBN terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pertumbuhan di regional Jawa Barat.

Pendapatan negara hingga akhir November 2025 tercatat sebesar Rp126,90 triliun atau 82,39 persen dari target Rp154,02 triliun, tumbuh 5,34 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 5,06 persen (yoy) serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh lebih tinggi sebesar 10,21 persen (yoy).

Penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp93,58 triliun atau 79,38 persen dari target, tumbuh 5,87 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh Pajak Penghasilan Nonmigas dan pajak lainnya. Sementara itu, penerimaan PPN dan PPnBM masih terkontraksi 0,75 persen, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang turun 2,85 persen.

Dari sektor kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaan mencapai Rp26,00 triliun atau 84,96 persen dari target, tumbuh 2,26 persen. Penerimaan Bea Masuk terkontraksi cukup dalam akibat tidak adanya impor beras, optimalisasi fasilitas perdagangan bebas (FTA) di sektor otomotif, serta penurunan penjualan kendaraan nasional. Sebaliknya, penerimaan cukai tumbuh 3,11 persen, seiring berakhirnya kebijakan relaksasi pembayaran cukai hasil tembakau yang sebelumnya diterapkan pada 2024.

Sementara itu, realisasi PNBP justru melampaui target dengan capaian Rp7,33 triliun atau 132,34 persen dari target. Kinerja ini ditopang oleh PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dari sisi belanja, hingga 30 November 2025 belanja negara telah terealisasi Rp107,92 triliun atau 88,69 persen dari pagu. Meski secara tahunan mengalami kontraksi 5,94 persen, hal ini dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang terkontraksi 19,17 persen. Sebaliknya, Transfer ke Daerah (TKD) masih tumbuh 2,22 persen (yoy).

Berbagai program prioritas nasional terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 10,74 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota. Program FLPP menyalurkan pembiayaan perumahan untuk 52.787 unit senilai Rp6,61 triliun, sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk sebanyak 5.971 koperasi.

Selain itu, program Sekolah Rakyat, Revitalisasi Sekolah, SMA Unggul Garuda, hingga program Ketahanan Pangan dan Energi terus diperkuat. Penyaluran KUR mencapai Rp25,97 triliun untuk 470 ribu debitur, sedangkan UMi disalurkan sebesar Rp1,79 triliun kepada 356 ribu debitur.

Secara regional, APBN di Jawa Barat hingga November 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp18,98 triliun, mencerminkan ruang fiskal yang sehat dan terjaga.

Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada Triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen (yoy) dengan inflasi yang tetap terkendali di angka 2,54 persen. Neraca perdagangan juga mencatatkan surplus USD 2,40 miliar, didukung kinerja ekspor yang kuat. Kesejahteraan petani dan nelayan turut membaik, tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Dengan kinerja tersebut, APBN terus berperan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memastikan APBN tetap manageable, sehat, dan adaptif, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. (Riant Subekti)