OJK Cirebon Tegaskan Komitmen Dukung Program PINTAR untuk Percepatan Pemerataan Ekonomi Rakyat

Cirebonupdate.id– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerataan ekonomi dan percepatan kemandirian finansial masyarakat desa melalui partisipasi aktif pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR). Kegiatan ini merupakan inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan diselenggarakan di Desa Paninggaran, Kabupaten Kuningan, Kamis (26/2/2026).

FGD tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, serta memperkuat strategi implementasi Program PINTAR di tingkat desa. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan agar pelaksanaan program semakin terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian RI Dr. Erdiriyo, SE., MM., perwakilan OJK, RISE selaku mitra riset Program PINTAR, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hadir pula Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, S.H., M.Kn., Asisten Daerah 1 dan 2 Kabupaten Kuningan, serta jajaran perangkat Desa Paninggaran.

Dalam forum tersebut, OJK menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan merupakan instrumen penting dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Perluasan inklusi keuangan tidak hanya menyangkut pembukaan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu memanfaatkannya secara produktif dan berkelanjutan.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan bahwa keberhasilan Program PINTAR harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan semata dari angka kepemilikan rekening atau penyaluran pembiayaan.

Menurutnya, dukungan OJK terhadap Program PINTAR diarahkan untuk memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan. Namun yang lebih penting, lanjutnya, adalah penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola keuangan secara bijak, memanfaatkan pembiayaan untuk kegiatan produktif, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan penguatan pelindungan konsumen menjadi bagian integral dari setiap upaya perluasan inklusi keuangan.

Sementara itu, Dr. Erdiriyo menjelaskan bahwa Program PINTAR merupakan bagian dari strategi nasional percepatan inklusi keuangan yang secara khusus menyasar kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mengoptimalkannya guna meningkatkan produktivitas usaha dan taraf hidup.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas keuangan, serta mitra riset dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan keberlanjutan program. Kolaborasi tersebut dinilai sebagai kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya saing.

Berdasarkan laporan RISE, saat ini masih terdapat 161 keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Paninggaran. Pada tahun 2026, ditargetkan terjadi penurunan minimal 10 persen jumlah KPM melalui penguatan akses terhadap produk simpanan, pembiayaan produktif, serta kepemilikan asuransi. Survei RISE juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait pentingnya menabung dan memiliki perlindungan asuransi tergolong cukup baik. Kondisi ini dipandang sebagai modal sosial yang kuat untuk mempercepat transformasi ekonomi desa berbasis inklusi keuangan.

Melalui partisipasi dalam FGD ini, OJK Cirebon menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk terus mengawal, mendampingi, serta memperkuat implementasi Program PINTAR di wilayah Ciayumajakuning. Diharapkan, sinergi yang terbangun dapat mendorong terciptanya masyarakat desa yang lebih mandiri secara finansial, produktif, serta berkontribusi pada pemerataan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kuningan. ( Riant Subekti)