Cirebonupdate.id – Komunitas InterAksi kembali menghadirkan program pembelajaran politik bertajuk Youth Parliamentary Chapter Cirebon pada Jumat (31/1/2026) di Kantor Bupati Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda nasional InterAksi yang sebelumnya sukses digelar di sejumlah kota besar seperti Semarang dan Yogyakarta.

Mengusung konsep edukasi interaktif, program ini menyasar pelajar tingkat SMA dengan tujuan membangun pemahaman sejak dini mengenai tugas dan fungsi lembaga legislatif. Para peserta mendapatkan kesempatan belajar langsung bersama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfia, S.H., M.H., serta Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Cirebon, H. R. Hasan Basori, S.E., M.Si.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfia, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai forum edukatif seperti ini sangat penting dalam membentuk generasi muda yang kritis dan peduli terhadap pembangunan daerah.

“Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang baik untuk menumbuhkan ide-ide kreatif anak muda dalam mendukung kemajuan Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Sementara itu, Founder InterAksi, M. Faiz Wildan, menjelaskan bahwa pendekatan pembelajaran yang diterapkan mengedepankan komunikasi dua arah. Menurutnya, suasana interaktif membuat peserta lebih mudah memahami materi sekaligus berani menyampaikan pandangan.

“Kami ingin pendidikan politik tidak terkesan kaku, tetapi dekat dengan kehidupan pelajar sehingga mereka bisa terlibat aktif dalam diskusi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Project Officer kegiatan, M. Hafidz Erlangga. Ia menegaskan bahwa forum ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman nyata dalam proses demokrasi.

“Peserta bukan hanya mendengarkan pemaparan, namun terlibat langsung dalam simulasi dan pertukaran gagasan,” katanya.

Untuk memperkaya sudut pandang akademik, InterAksi menghadirkan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Dr. M. Sigit Gunawan, S.H., M.Kn. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menggambarkan dinamika pengambilan keputusan di lembaga legislatif.

Dalam simulasi tersebut, peserta dibagi menjadi kelompok pro dan kontra membahas persoalan perizinan pembangunan perumahan yang berdampak pada pelanggaran sempadan sungai serta potensi banjir di wilayah Cirebon.

Skenario pembelajaran ini berlanjut pada simulasi penyampaian aspirasi publik melalui aksi demonstrasi yang tertib dan terstruktur, hingga dilakukan mediasi sebagai solusi bersama.

Hafidz Erlangga menekankan bahwa pengalaman tersebut bertujuan melatih pelajar menyuarakan pendapat secara santun dan bertanggung jawab.

“Anak-anak belajar bahwa menyampaikan aspirasi harus dilakukan dengan cara yang baik dan terorganisir,” tuturnya.

Melalui program Youth Parliamentary Chapter ini, InterAksi berharap dapat menumbuhkan kesadaran demokrasi sekaligus membekali generasi muda dengan pemahaman yang utuh mengenai proses legislasi di Indonesia. (Guilo/Riant)