CIREBON,- Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 silam, pasangan H Imron – H Agus Kurniawan Budiman (Jigus) mulai menata Kabupaten Cirebon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cirebon untuk masa jabatan hingga 2030. Pasangan ini terus melakukan langkah strategis menangani segala problematika yang ada di wilayah dan keinginan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Walaupun di tahun 2025 – 2026 Pemerintah sedang getol-getol nya melakukan efesiensi anggaran, tetapi dibawah komando Bupati dan Wakil Bupati Cirebon bisa tetap menjaga stabilitas wilayah. Dengan tetap memperhatikan semua kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon yakini lebih mengutamakan pelayanan publik, dan Infrastruktur.

DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Cirebon menilai ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian serius di Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang digawangi Imron dan Jigus tersebut. Salah satunya adalah dari dunia pendidikan.

“Di dunia pendidikan, maraknya kasus asusila di dunia pendidikan, maraknya gratifikasi, genk konten siswa tingkat pratama. Ini jelas bahwa Kepala Dinas Pendidikan Gagal dalam melakukan membina kepada para pegawainya,” ujar Ketua DPC Repdem Kabupaten Cirebon, Nana Suhana, Sabtu (20/12/2025).

Nana juga mengatakan selanjutnya banyakkk permasalahan di dunia pendidikan harus nya menjadi evaluasi tersendiri bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya terkait perencanaan dan juga masalah penganggaran masih jauh dari kepentingan umum lebih terhadap kajian dan konsep tanpa output yang jelas.

“Kegagalan Kepala Badan Perencanaan Daerah, kalau melihat perencanaan banyak belum terpenuhi beberapa seperti penerangan jalan, persampahan dan olahraga yang jelas-jelas ini dirasakan langsung oleh masyarakat Kab Cirebon,” katanya.

Nana harap Bupati dan Wakil Bupati bisa mengevaluasi kedua institusi tersebut karena dianggap gagal. Dirinya juga berharap OPD Kabupaten Cirebon untuk terus bisa memaksimalkan kinerja dan membuat trobosan baru yang berfokus pada kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Sesuai cita-cita Bupati dan Wakil Bupati Cirebon untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kab Cirebon. Utamakan kepentingan masyarakat ketimbang yang dibesarkan ego sektoral,” tandasnya.

Beberapa catatan tersebut menurut Nana merupakan catatan akhir tahun 2025 untuk kepentingan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon. Bupati dan Wakil Bupati diharapkan bisa menjadikan mengorganisir terhadap penyegaran birokrasi dan terus mengevaluasi kinerja OPD.***