BANDUNG, Cirebon Update– Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran strategis sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas perekonomian Jawa Barat sepanjang tahun 2025.

Hingga 31 Desember 2025, kinerja APBN Regional Jawa Barat mencatatkan realisasi pendapatan negara sebesar Rp145,65 triliun atau 95,99 persen dari target, tumbuh 6,44 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp119,22 triliun atau 96,88 persen dari pagu, sehingga menghasilkan surplus regional Rp26,43 triliun.

Kontributor utama pendapatan negara masih didominasi oleh sektor perpajakan. Penerimaan pajak di Jawa Barat mencapai Rp109,01 triliun atau 92,47 persen dari target, dengan pertumbuhan 8,19 persen (yoy). Seluruh jenis pajak utama menunjukkan tren positif, termasuk lonjakan signifikan pada pos pajak lainnya seiring implementasi kebijakan Deposit Pajak.

Secara khusus, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II mencatat penerimaan pajak sebesar Rp49,7 triliun atau 101,7 persen dari target, tumbuh 19 persen (yoy) dengan memperhitungkan dampak implementasi Core Tax Administration System (CTAS). Kinerja positif tersebut didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi dan real estat, serta jasa perusahaan.

Dari sisi kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaan mencapai Rp28,52 triliun atau 100,70 persen dari target, meskipun mengalami penurunan tipis secara tahunan. Penerimaan cukai masih didominasi oleh cukai hasil tembakau.

Sementara itu, belanja negara diarahkan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) terealisasi Rp76,01 triliun atau 98,47 persen dari pagu, tumbuh 2,40 persen (yoy), menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung fiskal daerah.

Berbagai program prioritas nasional juga terus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Jawa Barat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau 11,14 juta penerima, FLPP dengan pembangunan 62 ribu unit rumah, penyaluran KUR Rp28,61 triliun, hingga penguatan ketahanan pangan dengan realisasi belanja tematik sebesar Rp6,51 triliun.

Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen (yoy). Inflasi Desember 2025 tercatat 2,63 persen (yoy), masih dalam rentang terkendali. Neraca perdagangan pun mencatatkan surplus, mencerminkan ketahanan sektor eksternal daerah.

Pemerintah menegaskan, ke depan APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“APBN terus berperan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian, dengan memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan sosial,” ujar Rina Lisnawati, Plt. Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II, dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).( Riant Subekti)